Kamis, 22 September 2011 [08.59]
habib maulana
Komisi V DPR RI
menyesalkan lambannya penanganan luapan lumpur lapindo oleh Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Penetapan status siaga tanggul
penahan lumpur menunjukan ketidakmampuan BPLS menangani luapan lumpur.
“Dalam renstra BPLS tahun 2010-2014, salah satu indikator kinerja BPLS adalah terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dan cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya. Namun, fakta di lapangan, luapan lumpur tidak tertangani dengan baik sehingga mengancam keselamatan warga disekitar tanggul. Ini adalah kelalaian dari BPLS dalam melaksanakan tugasnya,” kata KH Abdul Hakim, anggota Komisi V DPR RI, dalam pers rilisnya, Kamis(22/9/2011).
Seperti diberitakan sebelumnya, penumpukan endapan lumpur hingga menyamai tinggi tanggul penahan terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan yang dimiliki BPLS tidak optimal dalam mengalirkan lumpur bahkan lebih sering rusak.
Untuk itu, Hakim mendesak BPLS untuk bekerja lebih serius dalam menangani luapan lumpur Lapindo, termasuk mengantisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya, serta membenahi infrastruktur untuk kelancaran arus transportasi.
“Tahun 2011, anggaran untuk BPLS mencapai Rp1,286 triliun termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak sosial, perbaikan infrastruktur dan penanganan luapan lumpur. Jadi, tidak ada alasan kekurangan anggaran sehingga lumpur tidak bisa dialirkan. Anggaran yang ada kan sudah disepakati bersama. Dan ini luapan lumpur itu sudah lima tahun , seharusnya sudah bisa diantisipasi agar tidak menumpuk,” jelas Hakim.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini juga mengingatkan BPLS dan pihak terkait untuk mengantisipasi kemungkinan jebolnya tanggul penahan lumpur. Menurut dia, langkah antisipasi khususnya mengosongkan kawasan yang rawan terkena luapan lumpur jika tanggul jebol harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa.
“Kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Karena itu perlu ada langkah antisipatif dari BPLS, Pemda dan kepolisian . Jangan sampai terjadi seperti musibah jebolnya Situ Gintung yang menelan banyak korban jiwa,” tutup Hakim.
“Dalam renstra BPLS tahun 2010-2014, salah satu indikator kinerja BPLS adalah terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dan cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya. Namun, fakta di lapangan, luapan lumpur tidak tertangani dengan baik sehingga mengancam keselamatan warga disekitar tanggul. Ini adalah kelalaian dari BPLS dalam melaksanakan tugasnya,” kata KH Abdul Hakim, anggota Komisi V DPR RI, dalam pers rilisnya, Kamis(22/9/2011).
Seperti diberitakan sebelumnya, penumpukan endapan lumpur hingga menyamai tinggi tanggul penahan terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan yang dimiliki BPLS tidak optimal dalam mengalirkan lumpur bahkan lebih sering rusak.
Untuk itu, Hakim mendesak BPLS untuk bekerja lebih serius dalam menangani luapan lumpur Lapindo, termasuk mengantisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya, serta membenahi infrastruktur untuk kelancaran arus transportasi.
“Tahun 2011, anggaran untuk BPLS mencapai Rp1,286 triliun termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak sosial, perbaikan infrastruktur dan penanganan luapan lumpur. Jadi, tidak ada alasan kekurangan anggaran sehingga lumpur tidak bisa dialirkan. Anggaran yang ada kan sudah disepakati bersama. Dan ini luapan lumpur itu sudah lima tahun , seharusnya sudah bisa diantisipasi agar tidak menumpuk,” jelas Hakim.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini juga mengingatkan BPLS dan pihak terkait untuk mengantisipasi kemungkinan jebolnya tanggul penahan lumpur. Menurut dia, langkah antisipasi khususnya mengosongkan kawasan yang rawan terkena luapan lumpur jika tanggul jebol harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa.
“Kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Karena itu perlu ada langkah antisipatif dari BPLS, Pemda dan kepolisian . Jangan sampai terjadi seperti musibah jebolnya Situ Gintung yang menelan banyak korban jiwa,” tutup Hakim.
Penulis: Willy Widianto | Editor: Yudie Thirzano
http://www.tribunnews.com/2011/09/22/status-siaga-satu-lumpur-lapindo-kerja-bpls-dipertanyakan
Posted in: info lainnya
0 komentar:
Posting Komentar